Termin Proyek Besar Memicu Lambannya Realisasi Anggaran

ketua Komisi B Abdul Rofik. foto: aryan/mc.com
ketua Komisi B Abdul Rofik. foto: aryan/mc.com

Diperparah Molornya Pengesahan PAK | Oleh: Aryan
Maduracorner.com,Bangkalan – Tak hanya komisi C, serapan APBD 2013 dari unit SKPD Pemkab Bangkalan juga dilakukan Komisi B. Rabu (30/10) siang tadi, komisi yang membidangi ekonomi dan keuangan ini menggelar hearing bersama Dinas Kelautan, Perikanan (DKP) dan Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda).

Hasilnya, realisasi anggaran baik DKP  maupun Dispenda rata-rata berkisar antara 70 sampai 80 persen.

Ketua Komisi B Abdul Rofik menilai capaian realisasi itu masih rendah. Terutama Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) yang masih menyentuh angka 60 persen. Dia pun menengarai rendahnya progres realisasi anggaran belanja langsung ini disebabkan adanya proyek fisik berskala besar yang penyerapannya secara tahapan (termin).

“Secara umum, kalau dirata-rata serapan anggaran mitra kerja kami hingga saat ini berkisar antara 70 sampai 80 persen,” ujar Ketua Komisi B DPRD Bangkalan, Abd. Rofik, saat dikonfirmasi beberapa wartawan usai mengakdaan hearing dengan kedua Selain kendala proyek besar, kondisi itu juga dipicu adanya penyesuaian anggaran dalam perubahan anggaran keuangan (PAK), khususnya pada sejumlah proyek kecil.

“Kegiatan kecil itu memang sengaja belum dilaksanakan karena masih menunggu penyesuaian dari PAK. Kalau dikerjakan sebelum PAK,  di khawatirkan takut salah. Makanya masih menunggu PAK selesai,” ungkap Abd.Rofik.

Karena itu, pihaknya akan terus melakukan pengawasan terhadap kinerja SKPD yang menjadi mitra Komisi B. Bila ada salah satu SKPD dalam penyerapan anggaran dinilai rendah, maka akan dilakukan evaluasi secara intensif.

“Kita akan cari akar permasalahannya kenapa itu bisa terjadi dan apa saja yang sudah dikerjakan oleh SKPD yang bersangkutan. Kita juga akan melihat efektifitas dan efisien anggarannya,” ungkapnya.

Secara terperinci lagi ia menjelaskan, penyerapan anggaran Dispenda Bangkalan saat ini mencapai 81,86 perosen. Tepatnya, untuk anggaran belanja langsung senilai Rp 6,9 miliar lebih, baru terserap Rp 4 miliar lebih, sedangkan yang belum terealisiasi Rp 2 miliar lebih. Sementara untuk belanja tidak langsung sebesar Rp 7,1 miliar. anggarannya baru terserap Rp 5,8 miliar. Sisanya senilai Rp 1,3 miliar lebih belum terserap.(yan/krs)

Pos terkait