Ulama Se Madura minta RUU HIP
Untuk Dibatalkan, Begini Respon Menko Polhukam Mahfud MD

Bangkalan, Maduracorner.com, Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menyebut Presiden Joko Widodo belum mengirimkan surat presiden (surpres) yang merupakan tanda persetujuan pembahasan rancangan undang-undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP) di DPR.

Pernyataan tersebut disampaikan Mahfud MD dalam silaturahmi bersama kiai dan ulama se Madura di Pendopo Kabupaten Bangkalan, Madura, Jawa Timur. Pada Sabtu (27/6/2020), 

Lanjut, Mahfud pun menegaskan, bahwa Pemerintah berkomitmen untuk tidak mengurangi Pancasila menjadi trisila atau ekasila serta menginginkan pelarangan komunisme dalam RUU itu.

“Saya kira tidak ada lagi yang perlu dipersoalkan, kecuali mengawal agar janji dan komitmen itu dipegang oleh pemerintah dan DPR. Mari saling memahami dan saling bekerjasama untuk mencapai yang baik di dalam demokrasi yang kita bangun,” tutur Mahfud.

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) menambahkan, saat ini pemerintah juga telah mulai mempelajari secara seksama terkait RUU ini. Bahkan kata dia, ada beberapa pandangan yang telah disiapkan pemerintah berkaitan dengan RUU tersebut.

“Pemerintah sudah mulai mempelajarinya secara seksama dan sudah menyiapkan beberapa pandangan,” kata dia.

Sementara itu, KH Nurudin A Rahman mengatakan, ulama Madura sudah sepakat meminta RUU HIP bukan hanya ditunda. Namun, ia memohon untuk dibatalkan.

“Karena ini bola liar yang akan menerjang semua kehidupan di Indonesia, dan ini akhirnya akan menjadi kekacauan yang sangat besar,” kata Pengasuh Pondok Pesantren Al-Hikam Bangkalan itu.

Ia juga mengingatkan pada Mahfud MD, agar menantisipasi kepentingan kelompok tertentu yang ingin menjatuhkan citra pemerintah saat ini.

“Berharap pak menteri bisa menjelaskan berbagai persoalan yang dihadapi Indonesia saat ini kepada ulama Madura,”pungkasnya. (Ris).

Email Autoresponder indonesia