Anggota DPR RI Minta Pemerintah Bentuk Kawasan Ekonomi Khusus Madura Guna Percepat Realisasi Perpres 80

Anggota Komisi V DPR RI (H. Syafiuddin S.Sos) foto bersama dengan anggota Komunitas Wartawan Bangkalan.

BANGKALAN, Maduracorner.com
Komunitas Wartawan Bangkalan (KWB) menggelar rapat kerja (raker) dan Dialog publik dengan mengusung tema ‘Percepatan Pembangunan Madura’, pada Rabu 10 Agustus 2022, di Cafe Klasik Kamal.

Pemateri yang dihadirkan dalam kegiatan ini, H. Syafiuddin, S.sos (Anggota DPR RI komisi V Madura), Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang diwakili oleh Filegie Suryaprana (Kabid Infrastruktur dan Kewilayahan), dan Roni, (Kabid Perencanaan Pengendalian Evaluasi).

Bacaan Lainnya

Percepatan pembangunan Madura menjadi hal menarik untuk dibahas oleh KWB, serta para kalangan Mahasiswa-mahasiswi Universitas Trunojoyo Madura yang juga ikut hadir dalam kegiatan Dialog Publik ini.

Beberapa hal penting yang menjadi catatan diskusi ini yakni, terkait Perpres 80 tahun 2019 tentang percepatan pembangunan Madura. Salah satunya, pembangunan Indonesia Islamic Science Park (IISP) di Kawasan Kaki Jembatan Suramadu, reaktivasi Kereta Api Kamal-Sumenep, pembangunan pelabuhan tanjung bulu pandan, serta pembangunan lainnya yang dapat meningkatkan perekonomian di Madura. Namun hal itu belum ada langkah jelas dari pemerintah pusat.

“Sudah tiga tahun terakhir Perpres 80 tahun menjadi atensi prioritas pembagunan Madura. Namun rencana pemerintah pusat dan provinsi belum kunjung terlaksana satupun,” kata Wakil rakyat asal Bangkalan Madura, H. Syafiuddin.

Meskipun, dia telah mendorong pemerintah Pusat untuk segera menentukan lokasi dan kepastian Implementasi Perpres No 80 Tahun 2019 agar segera melakukan trobosan baru.

“Setidaknya pemerintah pusat maupun provinsi ada langkah, seperti melakukan peletakan batu pertama pembangunan pelabuhan Tanjung Bulu Pandan. Sebagai bentuk keseriusan menindaklanjuti Perpres 80 tersebut, walaupun pembangunannya dilakukan secara multi years contract,” ucapnya.

H. Syafiuddin berharap, pemerintah seharusnya lebih bijak, agar Madura ini dibuatkan regulasi undang – undang terkait regulasi kawasan ekonomi khusus di Madura. 

“Seperti di NTB dan Bali yang sudah menjadi kawasan ekonomi khusus. Sehingga nantinya para investor luar bisa tertarik melakukan investasi di Madura,” harap dia.

Dia juga menyampaikan, masyarakat Madura sangat berharap terkait percepatan pembangunan di Madura agar segera terealisasi. Sehingga pemerintah tidak hanya menyatakan harapan palsu pada masyarakat Madura.

Namun, sampai saat ini, dari beberapa mega proyek yang sudah direncanakan belum satupun sejak keluar Perpres 80 tidak ada tindakan nyata dari pemerintah pusat.

“Semoga rencana-rencana pemerintah ini dapat terlaksana dengan baik, itu harapan kita sebagai warga Madura, hal yang penting dapat membawa kemaslahatan warga Madura khusunya Warga Bangkalan, karna kita juga punya mimpi, jika pembangunan Madura khsusunya di Bangkalan ini berjalan, maka anak cucu kita tidak perlu merantau jauh-jauh,”pungkasnya. (Ris)

Pos terkait