Pamekasan, Maduracorner.com – Anggota DPRD Pamekasan berbeda pendapat dalam menyikapi Rancangan Undang Undang (RUU) Pilkada yang saat ini tengah dibahas di Gedung DPR RI.
Perbedaan pendapat itu diketahui saat sejumlah anggota dewan menemui mahasiswa yang melakukan aksi unjuk rasa di depan kantor DPRD Pamekasan untuk menolak RUU Pilkada tersebut.
Anggota DPRD dari partai PPP, Mohammad Sahur mengaku mendukung RUU Pilkada yang mewacanakan pemilihan secara tidak langsung. Menurut Sahur, masrakyat sudah memberikan kepercayaan kepadanya untuk memilih bupati.
“Tiga belas ribu masyarakat yang memilih saya sudah mempercayai saya untuk memilih bupati,” kata Sahur.
Langkah Sahur itu didukung oleh Partai Gerindra melalui Taufiqurrahman dan Al – anwari yang mewakili Fraksi partai amanat nasional sejahtera (PAN Sejahtera) dengan alasan meminimalisir gesekan dan perpecahan.
Berbeda dengan ketiga partai diatas Syaiful anggota DPRD dari Fraksi Kebangkitan Bangsa mendukung langkah pendemo untuk menolak RUU pilkada dan diamini oleh Partai Nasdem yang diwakili Wardatus Solehah.
“Kami akan merekemondasikan kepada DPR RI untuk membatalkan RUU pilkada tersebut,” janji Syaiful.
Sementara Fraksi partai demokrat menyatakan masih akan mengkaji terlebih dahulu. Sebagaimana sudah menjadi keputusan dari DPP. Tiga partai lainnya yakni PDIP, PBB dan Golkar memilih untuk tidak menemui pendemo.
Penulis : Fatahillah Kamali Editor : Gebril Altsaqib