Bangkalan, maduracorner.com – Ketua PWI Bangkalan Jimhur Saros meminta Dirjen Pajak mencopot dan merumahkan Kepala Kantor KPP Pratama Bangkalan, Sahril karena berpotensi menempatkan media sebagai penyebar berita hoax. Tuntutan itu disampaikan Jimhur Saros menyusul beredarnya berita yang menyatakan para perusahaan migas yang beroperasi, seperti PT Santos, PT Pertamina Hulu Energi WMO, PT AWE (North Madura), PT Husky (CNOOC) dan PT SPR Petrolium tidak pernah membayar pajak. “Itu pernyataan yang ngawur dan bertentangan dengan akal sehat. Bagaimana mungkin perusahaan Migas bisa beroperasi jika tidak taat pajak? Karena itu, saya meminta Dirjen Pajak mencopot dan merumahkan Kepala Kantor KPP Pratama Bangkalan yang membuat pernyataan ngawur,” kata Jimhur Saros kepada wartawan, Jumat (27/10/2017). Jimhur memaparkan, dari penjelasan Direktorat Jenderal Pajak 1 yang berada di Surabaya, dari sekitar 300 Kantor Pelayanan Pajak (KPP) yang tersebar di seluruh Indonesia ada beberapa KPP yang bertugas mengadminitrasikan wajib pajak yang bersifat khusus, termasuk KPP Migas yang khusus menangani industri migas. “Sebagai Kepala KPP, Sharil harusnya sudah tahu bahwa ada yang namanya KPP Migas. Perusahaan migas itu bayar pajaknya pasti di KPP MIgas. Kok ngawur bilang perusahaan migas nggak pernah bayar pajak,” tegasnya. Ditambahkan, sebagai Kepala KPP Pratama Bangkalan, Sharil boleh saja mengincar pembayaran Pajak 21 dari industri migas di wilayah kerjanya. Namun itu adalah persoalan internal antara KPP Bangkalan dan KPP Gresik. Jimhur mengakui juga menerima informasi bahwa menurut Bappeda Bangkalan, bahwa KPP Pratama Bangkalan merupakan kepanjangan tangan dari KPP Pratama Pusat, karena itu perusahaan yang ada di Bangkalan, termasuk perusahaan migas, pembayaran pajaknya harus melalui KPP Pratama Bangkalan. “Memang ada pandangan seperti itu, tapi jangan lantas wajib pajaknya yang diombang-ambingkan dan diserang lewat pemberitaan. Itu nggak etis. Ini khan rebutan biar nampak berhasil di mata atasan. Berebut kay performance indicator silakan saja, tapi jangan mengorbankan nama baik wajib pajak,” tegasnya. Menurut Presiden Kacong Mania ini, di tengah polemik itu, KPP Bangkalan dan KPP Gresik semestinya duduk satu meja dan meminta petunjuk atasanya, jika perlu dari Dirjen Pajak. Jangan justru menyerang perusahaan yang telah taat pajak. “Sharil harus ingat, pernyataan yang dia buat, selain telah membuat gaduh, juga bisa merusak reputasi media karena akan dituding menyebarkan berita bohong. Itu yang saya protes. Orang kayak gini mestinya dicopot dari jabatan karena berpotensi membuat kegaduhan, membuat investor tidak nyaman dan merusak kredibilitas media,” tegas pemilik maduracorner.com ini. By Jiddan
Bikin Gaduh, Ketua PWI Minta Dirjen Pajak Copot Kepala KPP Bangkalan
