Sampang,Maduracorner.com– Puluhan warga dari perwakilan desa di Kecamatan Sreseh, Sokobenah, Camplong, Sampang, Kedungdung dan Karang Penang ngelurug ke kantor Pemkab Sampang. Mereka mendesak agar Pemkab segera menggelar Pemilihan Kepala Desa (Pilkades). Bahkan dari 118 desa yang belum melaksanakan Pilkades, ada 20 desa yang sudah melaksanakan tahapan Pilkades sejak tahun 2013 namun hingga kini belum ada kejelasan pelaksanaan Pilkades.
Warga menilai Pemkab lemah hingga pelaksanaan Pilkades molor baik yang sudah melakukan tahapan ataupun yang belum, sehingga memunculkan banyak peluang dari beberapa oknum untuk bermain melakukan pungutan liar terhadap pihak yang ingin menjadi Penjabat Sementara (Pjs) Kepala Desa.
“Temuan teman-teman dilapangan ini yang ingin memperpanjang Pjs nilai nominalnya antara Rp 10 juta hingga Rp 25 juta, ini kan sesuatu yang sangat mengenaskan. Disatu sisi pemerintah ini lemah disisi lain ada pungli-pungli seperti itu”. kata ketua LSM MDW Tamsul yang mendapingi warga. Senin (01/12/2014).
Menanggapi hal itu, bupati sampang Fannan Hasib yang juga di dampingi oleh Wabup, Sekda dan Kabag Pemdes mengatakan akan menindak tegas oknum yang melakukan pungutan liar.
“Mari kita buktikan, tunjukkan siapa oknum yang bermain itu. saya tidak main-main akan ada sanksi kalau terbukti. Karena selama ini informasi pungli itu hanya katanya tanpa adanya bukti,” kata Fannan Hasib.
Wakil Bupati Sampang Fadhilah Budiono pada kesempatan itu mengungkapkan, untuk selanjutnya Pjs Kepala Desa akan di isi oleh Pegawai Negeri Sipil (PNS) agar tidak menimbulkan masalah demi kondusifitas keamanan. Namun hingga audiensi berlangsung tidak ada kepastian kapan pelaksaan Pilkades di gelar sebab Kabag Hukum Pemkab Sampang yang mengetahui detail undang-undang Pilkades tidak hadir.
Penulis. : S Umar Al Farouq
Editor : Sohib