Diduga Korupsi APBDes 500 Juta, Kades & Perangkat Desa Karang Gayam Bangkalan Ditahan

Tersangka dugaan korupsi APBDes Desa Karang Gayam usai dilakukan pemeriksaan di Mapolres Bangkalan.

BANGKALAN, Maduracorner.com, Mantan PJ Kepala Desa dan perangkat Desa Karang Gayam, Kecamatan Blega, Kabupaten Bangkalan diduga terlibat tindak pidana Korupsi APBDes Karang Gayam tahun anggaran 2016.

PJ Kepala Desa Karang Gayam tersebut yakni Rosidah (57), sementara perangkat Desa yang terdiri dari Bendahara Desa Karang Gayam, Zainal Arifin (50), kemudian Mantan sekretaris, Umar Sugianto (62) dan Kepala Desa karang Gayam yang masih aktif Mohammad Holil (45). 

Bacaan Lainnya

KBO ReskrimPolres Bangkalan Iptu Sugeng Hariana mengatakan, lima tersangka yang ditahan merupakan PJ Kepala Desa dan perangkat Desa tahun 2016. Kemudian dari perangkat Desa tersebut saat ada ini menjabat sebagai Kepala Desa aktif di Desa Karang Gayam.

“Kita tetapkan tersangka dan melakukan penahanan mantan PJ Kepala Desa Karang Gayam dan mantan Ketua BPD Karang Gayam tahun 2016 yang saat ini menjabat sebagai kepala desa aktif” ujarnya, Jumat, (15/07/22).

Menurutnya, modus tersangka merugikan negara dengan cara pembelanjaan dan kegiatan fiktir dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Karang Gayam TA 2016 yang bersumber dari DD dan ADD.

“Perangkat dan Ketua BPD tidak mengetahui tugas dan tanggung jawab dalam hal pengelolaan APBDes dan turut serta melakukan pengelolaan tanpa pertanggung jawaban yang jelas,” jelasnya.

Dia mengatakan, tim penyidik sudah mengamankan sejumlah barang bukti antara lain LPJ DD dan ADD APBDes Karang Gayam TA 2016. Perdes tentang APBDes Karang Gayam TA 2016. Kemudian Dokumen-dokumen terkait pencairan APBDes Karang Gayam TA 2016 dan dokumen-dokumen terkait SK pengangkatan jabatan Pj. Kades, Bendahara Desa, Sekretaris Desa dan Ketua BPD Karang Gayam tahun 2016. Serta uang tunai Rp 150 juta.

“Hasil pendalaman kasus ini ditaksir kerugian keuangan negara mencapai 587 juta,” jelasnya.

Atas perbuatannya itu, kelima tersangka dijerat pasal 2 ayat (1) dan atau Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah Indonesia nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undangdengan Undang-Undang Republik Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 1999 tentang KUHP.

“Dengan Ancaman pidana Pasal 2 ayat (1) : Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1 miliar. Dan 

Ancaman pidana Pasal 3: Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau denda paling sedikit Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 1 miliar,” pungkasnya. (Red).

Pos terkait