Diduga Serobot Tanah Warga, LSM Lempar Desak Pemkab Bangkalan Cabut Ijin Operasional Perumahan Kwanyar Indah Residence

Caption: Ketua LSM Lempar, Jimhur Saros saat menyampaikan tuntutan di ruangan Kepala Dinas DPMPTSP Bangkalan.

BANGKALAN, Maduracorner.com, LSM Lembaga Parlemen Reformasi (Lempar) terus menyoroti pembangunan industri Perumahan Kwanyar Indah Residence di Desa Kwanyar Barat. Tempat tinggal semi perumahan ini diduga sengaja dibangun diatas tanah milik warga setempat. 

PT. GRAHA BERKAH BERSAMA dan Himpunan Pengembang Permukiman dan Perumahan Rakyat (HIMPERRA) sebagai pengembang diduga sengaja menyerobot tanah warga luasnya sekitar 4.5 Hektar.

Bacaan Lainnya
umroh

Hal itu disampaikan ketua LSM Lempar, Jimhur Saros saat melakukan aksi unjuk rasa di kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Bangkalan, Rabu, (28/12/22) kemarin.

Menurut Jimhur, pembangunan Perumahan Kwanyar Indah Residence terindikasi banyak masalah. Pasalnya, Dia mengaku menemukan banyak bukti bahwa perumahan tersebut dibangun diatas tanah milik warga yang sengaja diserobot oleh PT. GRAHA BERKAH BERSAMA.

“Parahnya lagi tanah warga tersebut sudah di sertifikat melalui Notaris Agus Kurniawan yang dibantu berkongkalikong dengan Badan Pertanahan Negara (BPN) Kabupaten Bangkalan. Ini jelas kinerja mafia tanah. Sehingga kita laporkan ke Polres Bangkalan,” tegas Jimhur.

Jimhur mendesak Pemerintah Bangkalan melalui Dinas Perijinan mencabut seluruh ijin operasional Perumahan Kwanyar Indah Residence. Perumahan tersebut bermasalah, apabila terus dibiarkan dikhawatirkan terjadi gejolak dibawah.

“Kami hadir bukan untuk mempersoalkan Dinas Perijinan akan tetap kehadiran kami ke Dinas Perijinan untuk membantu dinas perijinan dalam mencegah mafia tanah yang berkeliaran mengambil hak-hak masyarakat,” ungkapnya.

“Tanah yang diperjual belikan dan dibangun perumahan dikwanyar ini kuat terindikasi sertifikat palsu. Sebab, terdapat tanah yang diperjual belikan oleh pengembang ada tanah milik warga setempat yang di camplok tanpa pengetahuan pemilik tanah,” jelasnya.

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Bangkalan, Rizal Moriz, menanggapi tuntutan LSM Lempar mengaku akan menindaklanjuti terlebih dahulu dengan mengkajinya.

Dia mengatakan, administrasi PT GRAHA BERKAH BERSAMA lengkap karena diurus sebelum penerapan OSS tahun 2017. Meski demikian, pihaknya akan mengkaji dan menyundingkan data masalah yang diadukan oleh LSM Lempar.

“Apabila hasil kajian nanti terdapat temuan masalah bisa saja kita cabut ijinnya. Jadi kita tindaklanjuti dulu dan kita kaji nanti,” pungkasnya.(red).

Pos terkait