Bangkalan, maduracorner.com, Anggota Komisi VIII DPR RI, Mohammad Ali Ridha dan R. Hasani Zubair melakukan Pemantauan penyaluran bantuan sosial (bansos) bagi penerima Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), dan bantuan anak yatim terdampak Covid-19, di Kantor Kecamatan Bangkalan, pada Rabu, (02/03/2022).
Dalam kesempatan tersebut, Mohammad Ali Ridha menyampaikan, “Penyaluran bansos adalah kegiatan Kementerian Sosial. Sebagai anggota DPR, saya menjalankan fungsi pengawasan, Kami hadir untuk mengawasi dan memastikan bantuan dari Kemensos RI tepat sasaran kepada penerimanya.” Tutur politikus Golkar ini.
Oleh karena itu, pihaknya datang ke Bangkalan untuk menggali informasi apakah ada kendala dan masalah yang terjadi di lapangan. Jika ada keluhan nanti akan disampaikan kepada Kementerian Sosial saat rapat kerja. Pihaknya juga tidak mengelakkan permasalahan data kemiskinan yang masih ambradul di Pemerintah Daerah dan Kementerian Sosial.
Karena itu, ia meminta pemerintah daerah agar merapikan data-data tersebut. Sebab, data penerima bantuan sosial harus diperbarui secara berkala. “Data yang tidak rampung bukan hanya terjadi di Kemensos saat ini, dari menteri-menteri sebelumnya data memang belum rampung, Persoalan bank data sudah menjadi masalah klasik. Dari dulu data di pusat dan daerah tidak pernah sama,”sambungnya.
Ali Ridha juga meminta agar Kemensos menyinkronkan data penerima bansos dengan daerah. “Agar ke depan tidak muncul lagi perbedaan data antara pusat dengan daerah.” Pungkasnya.
Sementara itu, R. Hasani Zubair yang diwakili oleh Abd. Rahim berharap ke depan, bantuan sosial bagi disabilitas tidak hanya berupa kursi roda saja. Melainkan berupa bantuan yang lebih produktif, seperti gadget, komputer, dan lain sebagainya. “Sehingga para penyandang disabilitas tetap kreatif, dapat berkarya di era digital ini,” terangnya.
Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial Kementerian Sosial, Eva Rahmi Kasim, yang hadir dalam kegiatan tersebut mengutarakan, “Ada sebanyak 18,7 juta penerima bantuan sosial di seluruh Indonesia. Bantuan sosial tersebut meliputi BPNT, PKH, bantuan untuk yatim piatu korban Covid-19 dan bantuan penyandang disabilitas.” Paparnya.
“Kemensos RI telah mengembangkan program perlindungan sosial yang lebih komplementaritas dan lebih adaptif. Ini hasil kerjasama pemerintah dengan Komisi VIII DPR RI,” tandasnya di sela-sela penyaluran bansos di Bangkalan.
Terkait sinkronisasi data yang diminta anggota Komisi VIII, pihaknya meminta pemerintah daerah melakukan validasi data bersama dukcapil setempat. Hadir dalam agenda tersebut antara lain Wakil Bupati Bangkalan, Kepala dinas Sosial Kabupaten Bangkalan, Camat Bangkalan serta para pendamping PKH. (San)