JAKARTA – Maduracorner.com, H. Syafiuddin Asmoro kembali menjabat sebagai anggota DPR RI untuk periode 2024-2029. Pria yang lahir di Tanah Merah, Kabupaten Bangkalan, Madura ini resmi dilantik di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, pada Selasa (1/10/2024).
Sebagai wakil dari Dapil XI Madura, H. Syafiuddin terpilih melalui dukungan kuat masyarakat. Ia merupakan lulusan Universitas Trunojoyo Madura, meraih gelar Magister Hukum, yang memberikan wawasan mendalam dalam bidang hukum, kebijakan publik, dan pembangunan.
Karir politiknya dimulai dari keterlibatannya dalam organisasi masyarakat dan partai politik di tingkat lokal, di mana ia mempelajari dinamika politik dan kebutuhan masyarakat. Setelah terpilih menjadi anggota DPR, ia bergabung dengan Komisi V yang fokus pada infrastruktur, transportasi, perumahan, dan pengembangan wilayah. Tugas utama komisi ini mencakup pengawasan terhadap kebijakan dan program pemerintah dalam pembangunan infrastruktur publik serta penyediaan perumahan yang layak.
Syafiuddin dikenal sebagai sosok yang peduli dengan isu-isu lokal, sering mengadakan dialog dengan konstituennya untuk mendengar aspirasi masyarakat. Beberapa inisiatifnya meliputi pengembangan dan pelebaran infrastruktur yang menghubungkan empat kabupaten di Madura.
Dalam pertemuan dengan awak media usai pelantikan, Abah Safi’—sapaan akrabnya—menyatakan komitmennya untuk mengawal aspirasi masyarakat Madura demi kemajuan pulau garam dan kesejahteraan masyarakat. Ia menyoroti Perpres No 80 Tahun 2019 yang menganggap Madura sebagai kawasan strategis, namun hingga kini belum ada realisasi dari pemerintah.
“Saya telah bersuara agar pemerintah segera merealisasikan Perpres ini. Namun, sampai saat ini, belum ada respons yang jelas,” ujarnya. Ia berjanji akan mendorong presiden terpilih untuk mengimplementasikan kebijakan tersebut jika kembali berada di Komisi V.
Syafiuddin juga menekankan pentingnya pelabuhan strategis, seperti Pelabuhan Tanjung Bulu Pandan, untuk kemajuan infrastruktur Madura. Selain itu, ia ingin masyarakat Madura setara dengan provinsi lain dalam bidang teknologi informasi dan sumber daya manusia.
Ia menegaskan perlunya kolaborasi antara semua pemangku kepentingan, termasuk anggota DPRD provinsi dan kabupaten, serta tokoh masyarakat dan kepala desa. “Kerja sama antara semua pihak sangat penting untuk membangun Madura,” pungkasnya.(ris/red)