Kejari Diminta Usut Mafia Tanah di BPN Bangkalan

Salah satu orator aksi (Zaini) menyampaikan aspirasinya di depan kantor Kejari Bangkalan.

BANGKALAN, Maduracorner.com, – Usai berdemontrasi di Kantor Kementrian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur, pada Senin, (19/09/22) yang lalu, Lembaga Swadaya Masyarakat, kembali berdemontrasi. Kali ini, Rabu (21/09/2022) demo dilaksanakan di Kantor Kejaksaan Negeri Bangkalan, Jalan Soekarno-Hatta Bangkalan.

Ketua LSM Lempar, Jimhur Saros, mengutarakan, “Karena permintaan dari salah satu makelar tanah, orang yang sudah menang lelang melalui badan lelang negara diblokir pengesahannya oleh BPN Bangkalan,” tuturnya.

Bacaan Lainnya

Persoalan yang disoroti aktivis Lempar ini masih sama dengan aksi demo sebelumnya. Yakni persoalan pelayanan pada warga yang ingin melakukan pengurusan sertifikat kepemilikan tanah dipersulit. Selain itu, dugaan sarang mafia tanah di BPN Bangkalan terus merajalela.

BPN wilayah Bangkalan dinilai tidak becus dalam memberikan pelayanan masyarakat, lantaran pihak BPN seakan mempersulit warga yang ingin melakukan pengurusan sertifikat kepemilikan tanah. Padahal, menurutnya, semua persyaratan sudah lengkap dan sesuai aturan. Sehingga dampaknya penyelesaian masalah ini terkatung-katung tidak ada kejelasan.

“Tak Hanya itu ada beberapa warga yang melakukan pengurusan sertifikat tanah bisa memakan waktu dari tiga hingga enam tahun, padahal untuk pengurusan ribuan sertifikat Tanah melalui program PTSL tidak memerlukan waktu yang lama dalam penyelesaiannya,” ungkapnya.

Dia juga meng- ultimatum BPN Bangkalan, apabila perkara ketidak adilan ini terus dilakukan oleh BPN Bangkalan maka jangan salahkan pihaknya setiap hari akan melakukan demonstrasi. 

“Berangkat dari jawaban- jawaban para oknum yang mengatakan silahkan gugat kami di pengadilan, itu jawaban yang tidak punya moral dan seakan – akan merendahkan aparat penegak hukum dan seakan bisa mengatur aparat penegak hukum. Oleh karena itu kami berdemo menyampaikan aspirasi di Kejaksaan Negeri agar para APH melaksanakan tugasnya dan berani menindak para mafia tanah yang sangat merugikan masyarakat.” Paparnya.

Sementara itu, Kasi Intel Kejaksaan Negeri Bangkalan, Dedy Franky, SH menyampaikan, “Pada inti nya, kami menampung aspirasi dari para pendemo yang melakukan audensi di Kejaksaan.” Tuturnya singkat. (San)

Pos terkait