Keluar Dari Kutukan Sumber Daya Alam

353 views
Intan Pratiwi, S.Kom
Analis Pengelolaan Keuangan APBN – Universitas Trunojoyo Madura

Bangkalan, maduracorner.com, Indonesia merupakan salah satu negara penghasil migas yang cukup besar dan tersebar dari Sabang hingga Merauke. 

Berdasarkan data yang dikumpulkan dari SKK Migas Kementerian ESDM disebutkan bahwa Cadangan minyak bumi status 01.01.2018 adalah sebesar 7512,2 MMSTB. Cadangan tersebut terdiri dari cadangan Terbukti (P1) sebesar 3154,3 MMSTB dan cadangan Potensial sebesar 4358 MMSTB (terdiri dari cadangan Mungkin (P2) sebesar 2294,4 MMSTB dan cadangan Harapan (P3) sebesar 2063,5 MMSTB). 

Dari jumlah cadangan minyak bumi terbukti tersebut, sebesar 2186,62 MMSTB (atau 68,96%) berada di lapangan daratan dan sisanya sebesar 984,26 MMSTB (31,04%) berada di lautan. Sekitar 500-an lebih daerah di Indonesia, beberapa di antaranya masuk ketegori kaya sumber daya alam (SDA). 

Logikanya negara yang  memiliki  kekayaan sumber daya alam yang melimpah seharusnya memiliki pertumbuhan ekonomi yang cepat, tingkat kemiskinannya rendah, dan tingkat kesejahteraannya tinggi. Ironisnya, beberapa negara yang kaya Sumber Daya Alam justru cenderung memiliki pertumbuhan ekonomi yang lebih rendah, tingkat kemiskinannya tinggi dan tingkat kesejahteraannya rendah.

Fenomena ini sering disebut sebagai “the curse of natural resources” atau dikenal dengan kutukan Sumber Daya Alam. Istilah tersebut digaungkan oleh Richard Auty dibantu oleh Sachs dan Warner (1995). 

Kutukan Sumber Daya Alam merupakan suatu kondisi dimana terdapat penurunan kinerja sosial dan ekonomi  pada  wilayah  yang  memiliki kekayaan sumber daya alam yang melimpah. 

Kondisi di atas juga dialami oleh negeri ini, dengan kekayaan SDA yang melimpah mestinya hasil pengelolaan Sumber Daya Alamnya mampu menjadi sumber penerimaan APBN, namun realitanya penerimaan APBN negeri ini lebih banyak diperoleh dari pajak. 

Dalam kurun waktu tiga tahun terakhir (2018-2020), yaitu ketika tren Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di sektor minyak dan gas bumi (migas) terus turun per tahunnya, bahkan pada 2020 anjlok lebih dari 50%. Belum lagi berdasarkan catatan Bank Dunia, Indonesia juga tercatat sebagai negara yang menduduki posisi ketujuh sebagai negara dengan hutang luar negeri terbanyak. 

Berdasarkan laporan APBN, Kementerian Keuangan mencatat posisi utang pemerintah per akhir Oktober 2021 sebesar Rp 6.687,28 triliun. Adapun, utang ini setara dengan 39,69 persen Produk Domestik Bruto (PDB). (sumber : Bisnis.com) 

Bagaimana negeri ini bisa keluar dari kutukan Sumber Daya Alam? 

Pertama : Memahami pengelolaan Migas di negeri ini. 

Semenjak diterbitkannya UU No. 8/1971 tentang pembentukan Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara atau disingkat PERTAMINA, pengelolaan minyak di Indonesia menggunakan sistem bagi hasil (Kontrak Production Sharing/KPS). 

Sistem KPS ini pertama kali disepakati di Indonesia, dan selanjutnya sistem KPS ini banyak diakui oleh perusahaan-perusahaan migas. KPS banyak digunakan diberbagai negara berkembang yang mempunyai sumber daya migas namun tidak mempunyai teknologi dan modal untuk melakukan eksplorasi dan eksploitasi, contohnya Mesir, Malaysia, Peru, Syria dll.

Dalam KPS ini keuntungan yang diperoleh oleh negara di bandingkan kontrak-kontrak yang lain ialah :

Eksplorasi dan eksploitasi migas tidak memerlukan modal yang besar dan teknologi canggih yang tidak dimiliki oleh negara.

Negara tidak menanggung resiko kerugian yang muncul dalam kegiatan penambangan migas.

Negara tidak sekedar menarik pajak, namun mendapatkan proporsi tertentu dari produksi yang dihasilkan.

Sedangkan keuntungan dari pihak kontraktor/investor ialah :

Kontrak ini menempatkan kontraktor di posisi yang setara dengan pemerintah dalam pengelolaan migas.

Kontraktor memperoleh kebebasan dalam eksplorasi dan eksploitasi migas.

Kontraktor memperoleh bagian yang cukup besar ditambah dengan pengembalian biaya operasi 

(cost recovery) bila hasil migas itu menguntungkan secara ekonomi.

Dalam praktiknya di Indonesia, umumnya pembagian hasil antara pemerintah dan kontraktor ialah 85:15. Namun perlu diingat bahwa hasil yang dibagi dikurangi dahulu dengan cost recovery. Sehingga bagian investor sebenarnya lebih dari itu. Setelah UU No. 22/2001 terjadi beberapa perubahan total dalam pengelolaan migas. Meskipun sistem kontrak dengan investor masih menggunakan sistem kontrak Production Sharing, namun pemegang manajemen pengelolaan migas tidak lagi dipegang oleh PERTAMINA. PERTAMINA diubah statusnya dari Perusahaan Negara menjadi Perusahaan Perseroan. Akibat dari perubahan status itu, kedudukan PERTAMINA menjadi sama dengan perusahaan-perusahaan lain, yaitu menjadi kontraktor dari Badan Pelaksana. 

Pemerintah membentuk Badan Pelaksana sebagai pemegang manajemen KPS. Badan Pelaksana ini bukanlah Perusahaan Negara, namun Badan Hukum Milik Negara. Fungsinya ialah “melakukan pengawasan terhadap Kegiatan Usaha Hulu agar pengambilan sumber daya alam Minyak dan Gas Bumi milik negara dapat memberikan manfaat dan penerimaan yang maksimal bagi negara untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.” Menurut UU No 22/2001 ini diatur juga bahwa kegiatan usaha hulu dilaksanakan oleh Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap (Perusahaan Asing). Hal ini berbeda dengan yang diatur dalam UU 44/Prp/1960 yang menyatakan bahwa usaha pertambangan migas hanya dilakukan oleh Perusahaan Negara.

Setelah UUD 1945 diamandemen dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 diganti dengan UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja semakin menunjukkan adanya kebebasan dalam pengelolaan SDA. Dimana negeri ini justru menyerahkan pada korporasi raksasa asing melalui mekanisme kontrak kerjasama dalam persaingan terbuka, wajar dan transparan sehingga negeri ini hanya mendapatkan pajak dan royalty dari hasil pengelolaan korporasi asing terhadap migas, belum lagi keuntungannya dikorup. Sementara rakyat hanya bisa menyaksikan dan menghitung begitu banyak kekayaan negeri ini, tapi sayang tidak bisa menikmatinya. 

Kedua, setelah memahami pengelolaan SDA di negeri ini, ada baiknya :

semua elemen bangsa bersatu menjaga kekayaan sumber daya alam terutama sektor migas, agar seluruh rakyat dapat menikmati kekayaan miliknya untuk kesejahteraan dan kemakmuran bersama. 

pemerintah sebagai eksekutif dan DPR sebagai legislatif mengubah paradigma pengelolaan SDA dan mengimplementasikan pengelolaan SDA migas yang berpihak kepada rakyat, dan menjamin kebutuhan individu masyarakat. 

Membuat UU pengeloaan Migas yang berpihak pada rakyat, dimana pengelolaan Migas dikuasai dan diproduksi oleh negara untuk kesejahteraan rakyat. Sehingga negeri ini tidak hanya mendapat bagi hasil, pajak dan royalti dari pengelolaan migas yang dikelola oleh para investor.

Dengan demikian diharapkan pengelolaan SDA dapat menjadi sumber pendapatan APBN yang mampu mensejahterakan rakyat, membebaskan negeri ini dari hutang luar negeri, dan pastinya mampu mengeluarkan negeri ini dari kutukan SDA.


Oleh Intan Pratiwi, S.Kom

Analis Pengelolaan Keuangan APBN – Universitas Trunojoyo Madura

banner 468x60)

APBN Bangkalan Intan Pratiwi Keuangan Madura Maduracorner.com Pengelolaan S.Kom Analis Universitas Trunojoyo Madura

Posting Terkait

Email Autoresponder indonesia