BANGKALAN, Maduracorner.com, Ratusan Dewan Kesehatan Rakyat (DKR) Bangkalan dan Sampang menggelar aksi demo di depan Kantor Gubernur Jawa Timur, Kamis (23/6/2022).
Pantauan Maduracorner.com, di depan gedung kantor Gubernur Jawa Timur telah terpasang kawat berduri dan dijaga ketat oleh aparat kepolisian.
Sebuah spanduk warna merah berukuran sekitar 2×4 meter membentang di sisi kanan pagar gedung bertuliskan “Masyarakat Miskin di Jawa Timur dilarang Sakit”.
Berbagai atribut demo lainnya seperti bendera dan poster tuntutan bertebaran diantara kerumunan massa aksi.
Para orator pun silih berganti meneriakkan berbagai tuntutan kepada pemerintah terkait permasalahan yang terjadi di Jawa Timur khususnya di bidang kesehatan.
Permasalahan itu antara lain mulai dari 1. Pergub no 16 tahun 2022 pasal 2 ayat 1 BeakesMaskin hanya untuk peserta DTKS yang di integrasikan ke JKN, sementara masih banyak masyarakat miskin yang tidak masuk DTKS. 2. Nyawa masyarakat miskin hanya digantung pada sistem aplikasi. 3. Persyaratan administrasi BeakesMaskin yang rumit dan banyak. 4. Tidak adanya aturan turunan dari kepala Dinkes Pemerintah Provinsi, padahal sudah di perintah dalan Pergub no 16 tahun 2022 pasal 2 ayat 1. 5. Hilangnya klausul pada pasal 3 tebtang PPK (Rumah Sakit) yang bekerjasana dengan Pemprov Jawa Timur. 6. Penyebaran luasan Pergub hanya untuk pemerintah Kabupaten/Kota, bukan untuk masyarakat Jawa Timur.
Massa aksi mendesak agar Gubernur Jawa Timur, Khofifah untuk berlaku adil pada masyarakat miskin Jawa Timur.
“Tuntutan paling utama adalah Keadilan bagi Masyarakat miskin, sesuaikan Pergub no 16 tahun 2022 pasal 2 ayat 1, biar Nyawa masyarakat miskin tidak digantung pada sistem aplikasi yang selalu error, kalau tidak bisa memenuhi tuntutan kami. Kami akan menggelar aksi dan akan membawa massa lebih banyak lagi,!” teriak salah satu orator.
Sampai saat ini massa aksi masih bersemangat mengikuti jalannya aksi demonstrasi, bahkan peserta demonstrasi menggelar tahlil bersama di depan gedung Kantor Gubernur. (Ris)