Oknum Dosen STKIP PGRI Bangkalan Dituntut Pecat, Ini Penyebabnya

Sejumlah mahasiswa dari organisasi PMII dan HMI melakukan aksi unjuk rasa di halaman STKIP PGRI Bangkalan

Bangkalan, Maduracorner.com, Sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam organisasi eksternal kampus melakukan aksi unjuk rasa terhadap pimpinan STKIP PGRI Bangkalan, Kamis, (17/03/22), mahasiswa dari organisasi Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) dan Peregrakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) bersatu melawan diskriminasi oleh salah satu oknum deson kampus tersebut.

Korlap Aksi, Aris Munandar mengatakan, dasar aksi unjuk rasa mahasiswa dari beberapa organisasi eksternal ini berawal dari ujaran kebencian yang disampaikan oknum dosen STKIP berinisial Z melalui media social status whatsAppnya. Dalam statusnya itu terkesan mendiskreditkan mahasiswa yang bergabung dengan organisasi eksternal kampus, seperti PMII dan HMI.

Bacaan Lainnya
umroh

“Aksi tersebut dilakulan lantaran ada dugaan salah satu oknum dosen yang mendiskreditkan mahasiswa melalui unggahan status di WahatsApp pribadinya terkait organisasi ekternal kampus pada tanggal 12 Maret 2022, sehingga memicu ketersinggunagan bagi kami selaku mahasiswa yang memang aktif di organisasi eksternal kampus,” ujarnya.

Dengan tegas dia juga mengatakan, kedatangan aktivis mahasiswa STKIP PGRI Bangkalan menuntut ketua STKIP PGRI harus memberi sanksi pemecatan kepada oknom dosen yang ber inisial (Z) yang telah melakukan tindakan diskriminatif kapada mahasiswa anggota organisasi mahsiswa ekstra kampus.

“Kami juga meminta oknum dosen yang mendiskriditkan mahasiswa meminta maaf melalui video yang diunggah melalui media sosial pribadinya,” tegas Kusnandar.

Selain itu, tuntutan lain ketua STKIP PGRI Bangkalan harus melakukan public hearing yang di hadirioleh seluruh Kaprodi, Ketua Ika PMII dan Presidum KAHMI dalam jangka waktu 5×2 jam.

“Jika tuntutan yang dilakukan tidak terpenuhi, maka aksi kan dilakukan kemabali dengan tuntutan dan massa yang lebih banyak,” ungkapnya.
Sementara itu,, Ketua STKIP PGRI Bangkalan Didik Hermanto mengatakan, hasil negosiasi dengan massa Mahasiswa sudah ada kesepakatan terkait tuntutan tersebut dan semoga cepat terselesaikan.

“Sebanarnya kejadian ini bukan mewakili lembaga, namun lebih menekankan kepada pribadi, hasil klarifikasi kepada oknum dosen itu bahwa tidak bermaksud menyinggung mahasiswa, dalam unggahannya “Ingin menjadi anggota HIMADIDAS syaratnya tidak ikut organisasi ekstra,” tuturnya.

Didik menambahkan, untuk menindak pelanggaran kode etik, ada mekanismenya tersendiri yang akan ditangani oleh dewan etik yang sifatnya independen. “Kita tunggu hasilnya dan akan kami sampaikan kepada mereka,” pungkasnya. (Red).

Pos terkait