Warga miskin | oleh : Teguh
Maduracorner.com, Sumenep -Program pemberdayaan masyarakat dalam rangka penanggulangan kemiskinan di Indonesia, hasilnya tidak seimbang dengan besarnya anggaran yang dikucurkan pemerintah, mulai pusat hingga daerah. Sehingga perlu dilakukan evaluasi oleh pihak terkait.
Demikian dikatakan Bupati Sumenep, A. Busyro Karim, kepada wartawan. Diakui, dari pemaparan di Depatemen Dalam Negeri (Depdagri) beberapa waktu lalu di Jakarta, terungkap jika dari dana 200 persen lebih sejak era reformasi dari masa orde baru yang dikucurkan untuk pengentasan kemiskinan, ternyata tidak sampai 3 persen.
“Tentu saja hal ini banyak yang perlu menjadi evaluasi oleh berbagai pihak, sehingga pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat ini betul-betul bisa memberdayakan masyarakat. Kegiatan program pengentasan kemiskinan tidak hanya dilakukan melalui Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM),” terangnya.
Hal itu tentu ada yang harus diperbaiki. Karena, seharusnya dana yang langsung masuk ke Desa lebih maksimal sehingga mengentaskan kemiskinan benar-benar dirasakan. Untuk itu, khususnya di Kabupaten Sumenep, iq berharap untuk semua pihak, baik pelaksana dan relawan, apapun program yang masuk ke Desa, harus ada pengaturan keuangan yang lebih baik.
“Selama ini yang terjadi ada indikasi cara mengelola keuangan ada yang kurang, utamanya dalam administrasi,” pungkasnya. (tgh/lam)