Ulama Bangkalan Tolak Calon Tunggal, Dukung Putusan MK untuk Pilkada Demokratis

1401 Dilihat
pembaca: 1,401
KETERANGAN: Sejumlah para ulama di Kota Dzikit dan Sholawat saat berkunjung ke Mapolres Bangkalan.(dok/Mc).

BANGKALAN – Maduracorner.com, Sejumlah ulama Kabupaten Bangkalan mendatangi Polres Bangkalan pada Kamis (22/08/24) siang. Kedatangan mereka untuk mengungkapkan keberatan mereka terhadap pelaksanaan Pilkada apabila digelar dengan calon tunggal.

Selain itu, Kunjungan para ulama ini bertujuan untuk memastikan Pilkada Bangkalan berlangsung dengan aman dan sesuai prinsip demokrasi.

Bacaan Lainnya
umroh

KH Mondir Rofi’i, salah satu ulama yang hadir, menyatakan ketidaksetujuan adanya kartel politik dengan cara memborong partai politik. Sebab, pelaksanaan pilkada sistem calon tunggal merugikan masyarakat. “Kami ingin Pilkada di Bangkalan berjalan dengan aman dan kondusif, namun kami menolak adanya calon tunggal,” ujarnya. 

Menurutnya, calon tunggal mengancam kualitas demokrasi dan tidak memberi pilihan yang adil kepada masyarakat. Para ulama menekankan pentingnya proses Pilkada yang transparan dan kompetitif, sehingga masyarakat memiliki opsi untuk memilih calon pemimpin yang terbaik.

Dengan penolakan ini, para ulama berharap agar Pilkada di Kabupaten Bangkalan tidak hanya menjadi formalitas, tetapi benar-benar mencerminkan prinsip demokrasi dan memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk memilih calon pemimpin yang sesuai dengan harapan mereka.

Ia juga berharap, adanya Putusan Mahkamah Konstitusi membuka peluang dan kesempatan untuk pertai politik mengusung kader terbaiknya.

“Kami berharap putusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan ambang batas syarat calon kepala daerah ditindaklanjuti oleh seluruh Pihak. Lebih demokratis apabila ada lebih dari satu calon sehingga kami berharap dapat diimplementasikan dengan baik dan tidak diubah oleh DPR,” terangnya.

Sementara itu, Wakil Kepala Kepolisian Resor (Wakapolres) Bangkalan, Kompol Andi Febrianto Ali, mengungkapkan dukungan untuk menciptakan kondisi kondusif selama tahapan Pilkada. “Kami menghargai kepedulian para ulama dan akan berusaha memastikan Pilkada berlangsung dengan damai dan tertib,” katanya.(red).

Selain itu, Kunjungan para ulama ini bertujuan untuk memastikan Pilkada Bangkalan berlangsung dengan aman dan sesuai prinsip demokrasi.
KH Mondir Rofi’i, salah satu ulama yang hadir, menyatakan ketidaksetujuan adanya kartel politik dengan cara memborong partai politik. Sebab, pelaksanaan pilkada sistem calon tunggal merugikan masyarakat. “Kami ingin Pilkada di Bangkalan berjalan dengan aman dan kondusif, namun kami menolak adanya calon tunggal,” ujarnya. 
Menurutnya, calon tunggal mengancam kualitas demokrasi dan tidak memberi pilihan yang adil kepada masyarakat. Para ulama menekankan pentingnya proses Pilkada yang transparan dan kompetitif, sehingga masyarakat memiliki opsi untuk memilih calon pemimpin yang terbaik.
Dengan penolakan ini, para ulama berharap agar Pilkada di Kabupaten Bangkalan tidak hanya menjadi formalitas, tetapi benar-benar mencerminkan prinsip demokrasi dan memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk memilih calon pemimpin yang sesuai dengan harapan mereka.
Ia juga berharap, adanya Putusan Mahkamah Konstitusi membuka peluang dan kesempatan untuk pertai politik mengusung kader terbaiknya.
“Kami berharap putusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan ambang batas syarat calon kepala daerah ditindaklanjuti oleh seluruh Pihak. Lebih demokratis apabila ada lebih dari satu calon sehingga kami berharap dapat diimplementasikan dengan baik dan tidak diubah oleh DPR,” terangnya.
Sementara itu, Wakil Kepala Kepolisian Resor (Wakapolres) Bangkalan, Kompol Andi Febrianto Ali, mengungkapkan dukungan untuk menciptakan kondisi kondusif selama tahapan Pilkada. “Kami menghargai kepedulian para ulama dan akan berusaha memastikan Pilkada berlangsung dengan damai dan tertib,” katanya

Pos terkait