Warga Bangkalan Tahun ini Bisa Haji, BPKH Sosialisasi UU Dana Haji, Ini Jumlah Biayanya

Muhammad Ali Ridho, Anggota Komisi VIII DPR RI saat memberikan sambutan.

BANGKALAN, maduracorner.com, – Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) melaksanakan sosialisasi dana haji di wilayah Kabupaten Bangkalan. Kali ini sosialisasi Undang-Undang Haji dilaksanakan di Ponpes Al Ibrohimi, Jalan raya Galis, Kecamatan Galis, Bangkalan pada Minggu (17/04/2022) sore. Dalam sosialisasi tersebut terungkap biaya Haji untuk tahun 2022 meningkat dibandingkan tahun 2019 silam.

Kepala Badan pelaksana BPKH, Anggota Abimanyu mengutarakan seusai penyerahan unit mobil kepada ponpes Al Ibrohimi, Galis tersebut mengutarakan, “Mengenai keputusan Pemerintah, DPR dan BPKH dalam biaya Haji tahun ini, perlu disampaikan kepada masyarakat, karena ada hal-hal khusus yang perlu disampaikan, tentu Kemenag lah yang akan menyampaikan keputusan dari pusat. Kemudian bagi kami, dalam sosialisasi ini akan menyampaikan saldo dana Haji, mengenai manfaatnya untuk apa, penggunaannya untuk apa, supaya masyarakat sebagai pemilik dana khususnya bisa mengetahui secara persis bahwa dana ini aman dan digunakan untuk kepentingan jemaah Haji.” Tuturnya.

Bacaan Lainnya

Menurut Abimanyu, Jamaah Haji yang akan berangkat tahun ini (2022, red) sebesar 50% dari jumlah normal jemaah Haji 2 tahun yang lalu. “Insyaallah kalau mengikuti formula bisa sampai 50% dari tahun lalu (tahun 2019, sebelum pandemi Covid-19 melanda). Doakan mungkin mulai minggu depan Kanwil di daerah sudah mulai bisa membagi kuota haji. Karena tidak hanya memilih dari segi usia namun juga antreannya.” Pungkas Abimanyu.

Sementara itu, Anggota Komisi VIII DPR RI, Muhammad Ali Ridho menyampaikan, “Yang pertama, salah satu fungsi kita di DPR adalah fungsi pengawasan. Dan tujuan dari sosialisasi sesuai dengan BPKH ini terkait ini tujuannya adalah menyampaikan kepada masyarakat kepada publik tentang biaya penyelenggaraan haji. Agar diketahui oleh masyarakat berapa jumlahnya, dan berapa yang mesti dibayarkan oleh Calon jemaahnya agar masyarakat tahu, bahwa sebenarnya biaya Haji itu tidak seperti yang dibayarkan oleh jemaah. Jemaah hanya membayar Rp 39 juta, padahal BPIHnya, angkanya Rp 81 juta. Untuk memberikan penjelasan kepada masyarakat. Darimana kekurangan dana itu ? Kalau bahasa sederhananya subsidi dari pengelolaan dana Haji yang dikelola oleh BPKH, dari mana ? dari Jemaah juga yang disebarkan kemudian dikelola oleh BPKH, di investasikan oleh BPKH tentunya dengan mekanisme syariah, yang perolehan manfaatnya ditujukan untuk membantu jemaah sendiri.” Papar Anggota Komisi VIII dari Fraksi Golkar dalil Madura yang akrab disapa Habib ini.

Habib lantas melanjutkan, “Tahun ini, 2022 angkanya ada kenaikan dibandingkan dengan tahun 2019. Tetapi, tidak dibebankan kepada jemaah. Jadi, untuk jemaah Haji tahun 2020 yang batal Haji tetapi sudah melunasi, dia tidak akan dikenakan biaya 1 rupiahpun, walaupun biaya hajinya naik. Memang ada kenaikan tetapi tidak dibebankan kepada jemaah.  Itu hasil kesepakatan.” Jelasnya.

“Satu hal yang perlu diinformasikan juga kepada publik, bahwa Otoritas pemerintah Arab Saudi menentukan batasan usia, maksimum 65 tahun, diatas itu tidak bisa, untuk tahun ini. Insyaallah tahun depan, kuotanya normal, kemudian batasan usianya tidak ada lagi.” Pungkas Habib. (San)

Pos terkait