Uluwatu adalah salah satu tujuan wisata terpopuler di Bali saat ini. Sebagian besar apa yang disebut pengunjung sebagai Uluwatu sebenarnya dikenal secara lokal sebagai Pecatu, dengan Uluwatu hanya membentuk sebagian kecil dari area tersebut.
Saat kawasan ini menghadapi pembangunan yang merajalela, penduduk setempat menyuarakan kekhawatiran mereka tentang apa yang terjadi di komunitas mereka.
Minggu ini telah berlangsung Pertemuan Komunitas Desa Adat Pecatu (Paruman) yang dihadiri ratusan penduduk desa.
Sementara pertemuan tersebut berfungsi sebagai forum untuk mengevaluasi dan mempresentasikan program-program desa adat, pertemuan itu juga menyediakan wadah bagi anggota komunitas setempat untuk secara terbuka menyuarakan kekhawatiran mereka tentang bagaimana pengembangan pariwisata memengaruhi kehidupan mereka dan lingkungan.
Kepala Desa Adat Pecatu, I Made Sumerta, menjelaskan bahwa pembangunan di Pecatu telah memengaruhi lingkungan dan kehidupan sosial komunitas.
Dia menjelaskan bahwa desa adat percaya langkah antisipatif diperlukan untuk menjaga keseimbangan kawasan. Sumerta mencatat bahwa satu bidang kekhawatiran penting yang akan menjadi fokus bagi pengelolaan desa adat adalah rehabilitasi lingkungan melalui reboisasi daerah yang terdampak pembangunan.
Kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh pariwisata maupun pembangunan infrastruktur telah menjadi kekhawatiran utama bagi komunitas lokal dan para pengunjung internasional yang sering datang ke Uluwatu.
Uluwatu memiliki komunitas internasional yang besar dengan kepentingan mendalam di daerah tersebut, tidak hanya secara ekonomi tetapi juga sebagai tempat berlibur.
Banyak orang asing, terutama peselancar internasional, telah datang ke wilayah Uluwatu selama beberapa dekade dan terkejut melihat bagaimana lingkungan telah terdegradasi untuk memberi jalan bagi pembangunan. Salah satu proyek kontroversial yang menyebabkan deforestasi besar di daerah itu adalah Proyek Tanggul Laut Uluwatu, serta pekerjaan perombakan di Pantai Bingin.
Sumerta mengatakan kepada wartawan, “Fokus kami adalah merehabilitasi tanaman yang telah dipindahkan atau ditebang akibat pembangunan. Ruang kosong harus ditanami kembali dengan pohon untuk menjaga lingkungan alami desa.”
Sumerta mencatat bahwa tidak hanya konversi lahan yang menjadi kekhawatiran, tetapi juga kemacetan lalu lintas. Seiring peningkatan kunjungan turis dan boomingnya pembangunan,
Jalan-jalan sempit di Uluwatu kesulitan menampung kendaraan wisata maupun peningkatan jumlah kendaraan konstruksi yang melintasi wilayah tersebut, yang mengakibatkan kemacetan lalu lintas yang besar dan kemacetan yang terus-menerus. Ia berkata, “Kita tidak bisa hanya mengklaim bahwa keadaan sekarang lebih baik daripada saat pandemi COVID-19. Kita harus terus menemukan solusi untuk memastikan keselamatan publik.”
Ia mengimbau para pemimpin adat dan pemuka komunitas untuk mengambil tanggung jawab mereka dalam pengumpulan data dan partisipasi komunitas dengan serius.
Pengumpulan data dianggap penting untuk memastikan bahwa semua penduduk memiliki catatan administratif yang jelas dan memenuhi kewajiban mereka berdasarkan peraturan desa adat. Dia berkata, “Kami tidak lagi desa yang homogen; kami sekarang sangat heterogen. Karena itu, setiap orang harus terdaftar. Kewajibannya harus dipenuhi, tetapi hak-hak mereka, termasuk keamanan, tidak boleh diabaikan.”
Many feel that Uluwatu has a small window of opportunity to curb development and to find a balance between the needs and rights of local communities and the natural landscape, and the demands of the tourism and investment sector.
Many are looking to Canggu, an area that has also undergone rapid development over the last decade and is experiencing similar issues with residents feeling pushed out, traffic congestion, and unsustainable land conversion.
In 1965, 76% of Canggu Village was mapped as ricefields. By 2025, this dropped to just 44%, with the vast majority of that land transfer happening in the last 10-15 years. A trend that could be mapped almost exactly to Uluwatu and the broader Pecatu area of the Bukit Peninsula.
It remains to be seen if the Pecatu Traditional Village, along with the Badung Regency Government and Bali Provincial Government, can achieve balance in Uluwatu.
Satu hal yang pasti, semua mata akan tertuju pada pekerjaan pengembangan kembali di Pantai Bingin saat para pemimpin berupaya menjadikan tempat berselancar yang dicintai itu sebagai sebuah destinasi baru secara keseluruhan yang tidak memarginalkan komunitas dan melayani para wisatawan.
