Laporan MapBiomas Monthly Fire 2026, yang diterbitkan oleh organisasi nirlaba Auriga Nusantara, menunjukkan bahwa antara Januari dan Juni 2026, Indonesia kehilangan 178.232 hektar lahan akibat kebakaran, sekitar tiga kali lipat ukuran Singapura dan 66 persen lebih besar daripada estimasi awal pemerintah.
30 persen kebakaran terjadi di wilayah pertanian, dengan 22.703 ha lahan yang terbakar terletak di dalam zona proyek pangan. Secara khusus, total 8.084 ha lahan proyek pangan terbakar di Merauke, Papua Selatan, yang mewakili sekitar 36 persen dari seluruh area terbakar dalam proyek pangan nasional.
Ibrahim Fahmi Badoh, direktur komunikasi dan advokasi di Auriga Nusantara, menyoroti perlunya peta risiko kebakaran sebagai prasyarat mendasar untuk setiap proyek pangan, menambahkan bahwa wilayah dengan sejarah kebakaran yang sering memerlukan penanganan khusus dan, jika perlu, sebaiknya dikecualikan dari perluasan proyek.
“Dengan angka yang begitu signifikan, Merauke menjadi peringatan tentang bagaimana kita merancang proyek ketahanan pangan,” kata Ibrahim.
“Jika proyek pangan didirikan di lanskap yang rentan kebakaran tanpa sistem pencegahan yang kuat, pemerintah menciptakan paradoks, di mana negara mengalokasikan dana untuk mengembangkan sawah, membangun irigasi, membuka akses jalan, dan menyediakan input produksi, namun pada saat yang sama membiarkan kebakaran menghancurkan dasar ekologis tempat upaya-upaya ini berpijak,” katanya.
“Pencegahan, bukan sekadar penanggulangan, harus menjadi prioritas.”
Jangkauan tumpang tindih yang luas
MapBiomas Fire, inisiatif MapBiomas Indonesia yang dikembangkan oleh jaringan organisasi masyarakat sipil di seluruh negara, mencatat bahwa kebakaran terluas tersebar di berbagai pusat pangan dan wilayah pertanian.
Kalimantan menyumbang 37.665 ha lahan terbakar, diikuti oleh Bali dan Nusa Tenggara (33.338 ha), Papua (25.946 ha), Sumatera (25.198 ha), Sulawesi (23.300 ha), Jawa (20.855 ha) dan Maluku (11.929 ha). Hanya pada bulan Juni luas lahan terbakar meningkat 173 persen dibandingkan bulan sebelumnya.
Pada tingkat Kabupaten, Merauke menduduki puncak daftar dengan 14.108 ha lahan terbakar, diikuti oleh Sumba Tengah, Sumba Timur, Ketapang, Kubu Raya, Mempawah, Bima, Bombana, Bengkalis, dan Bojonegoro.
Menurut Ibrahim, daftar ini perlu dicatat karena menunjukkan bahwa kebakaran bukan masalah yang hanya terjadi di hutan-hutan terpencil, melainkan juga di pusat-pusat utama pertanian dan produksi pangan.
Data MapBiomas, yang memanfaatkan teknologi komputasional didukung oleh algoritma pembelajaran mesin dan pembelajaran mendalam yang diterapkan pada citra satelit, sejalan dengan analisis spasial yang dilakukan oleh Dewan Eksekutif Nasional WALHI bekerja sama dengan WALHI Papua.
Overlay data hotspot dari 1–9 Juli dengan peta konsesi dan area Program Strategis Nasional (PSN) mengungkapkan bahwa setidaknya 399 hotspot berada di dalam area yang tunduk pada izin atau dialokasikan untuk proyek pangan nasional. Dari jumlah tersebut, 245 hotspot berada di zona estate pangan, 115 di konsesi PBPH (Izin Usaha Pemanfaatan Hutan), dan 39 di konsesi kebun kelapa sawit.
Temuan tersebut menunjukkan bahwa hampir sepertiga dari 1.292 hotspot di Papua Selatan muncul di wilayah yang telah mengalami intervensi penggunaan lahan melalui penerbitan izin usaha atau pengembangan proyek strategis nasional.
“Akibatnya, jelas bahwa hotspot di Papua Selatan tidak terjadi secara acak; penyebarannya mengungkap pola yang khas yang terkonsentrasi dalam lanskap-lanskap yang dialokasikan oleh pemerintah atau korporasi untuk proyek pangan berskala besar dan berbagai jenis konsesi,” jelas Ibrahim.
Untuk itu, lanjutnya, sistem peringatan dini harus menghubungkan pemerintah daerah, kelompok petani, komunitas adat, pemegang konsesi, dan aparat penegak hukum. Selain itu, pemantauan berbasis satelit seperti MapBiomas harus menjadi dasar tindakan sebelum kebakaran membesar.
Lebih dari kemandirian pangan
Meski upaya pencegahan dan penanggulangan kebakaran sangat penting, Ibrahim mendesak pemerintah untuk mendefinisikan ulang bagaimana keberhasilan estate pangan diukur.
Keberhasilan, jelasnya, tidak bisa dinilai hanya dari luas sawah yang dibuka atau ton beras yang dipanen, karena juga harus mempertimbangkan indikator lain seperti kualitas tanah, ketersediaan air, keberlanjutan produksi, serta kehilangan tutupan alami dan potensi konflik lahan.
Ibrahim berpendapat bahwa keamanan pangan sejati melibatkan memastikan produktivitas lahan jangka panjang, ketersediaan air, dan fungsionalitas ekosistem, sambil menyediakan kepastian bagi para petani dan menjaga risiko bencana tetap terkendali.
“Kebakaran di Merauke dan pusat produksi pangan lainnya harus menjadi titik balik. Pemerintah perlu menunjukkan bahwa estate pangan bukan sekadar proyek untuk membuka lahan produksi baru, melainkan sebuah sistem pangan yang tahan terhadap perubahan iklim dan kebakaran. Jika tidak, kita telah membuat kesalahan yang mahal: membakar masa kini demi pangan masa depan.”
“Jika kebakaran tetap menjadi tema berulang dalam kisah pengembangan estate pangan, estate pangan akan gagal menjaga tanah yang seharusnya menjadi sumber pangan kita,” pungkasnya.
