Gubernur Bali, Wayan Koster, telah mempertimbangkan untuk melarang platform pemesanan akomodasi Airbnb di provinsi tersebut.
Usulan tersebut telah menimbulkan kepanikan di seluruh sektor pariwisata, dan Kementerian Pariwisata Indonesia telah turun tangan untuk mengonfirmasi persetujuan terhadap perusahaan tersebut sebagai mitra bisnis yang penting.
Berbicara dengan wartawan pekan lalu, Gubernur Bali, Wayan Koster, menyarankan bahwa Airbnb bisa dilarang di provinsi tersebut.
Gubernur Koster dan Pemerintah Provinsi sedang menjalankan misi untuk menindak tegas bisnis akomodasi yang beroperasi secara ilegal di Bali, dan mereka khawatir bahwa beberapa pemilik usaha nakal menggunakan Airbnb sebagai platform untuk menghasilkan pemesanan.
Gubernur Koster memiliki kekhawatiran bahwa beberapa properti yang terdaftar di platform tersebut tidak membayar pajak yang cukup, dan bisa melanggar peraturan bangunan serta undang-undang perencanaan tata ruang.
Gubernur Koster kepada wartawan menyatakan bahwa, berdasarkan penyelidikan pemerintah provinsi, ada lebih dari 2.000 hotel dan vila tanpa izin yang beroperasi di Bali yang harus disesuaikan dengan peraturan daerah dan nasional.
Dia menjelaskan, “Airbnb tidak sepenuhnya mendukung ekonomi lokal Bali, itulah yang terjadi sekarang. Belum lagi yang ilegal dan tidak bertanggung jawab. Kami akan mengambil tindakan terhadap mereka tanpa belas kasihan. Kita harus bekerja sama; ini bukan tanggung jawab pemerintah semata, ini adalah tanggung jawab kita semua.”
Namun, komentar-komentar ini telah menarik perhatian baik Airbnb maupun Kementerian Pariwisata Indonesia, yang telah bersuara dan memberikan dukungan bagi platform tersebut. Kementerian Pariwisata telah mengonfirmasi, “Pemerintah tidak pernah melarang, dan tidak berniat menghentikan, operasional agen perjalanan daring di Indonesia.”
Namun demikian, bisnis akomodasi di Bali didorong untuk memastikan semua dokumen mereka telah lengkap dan semua lisensi, izin, serta pajak yang relevan dibayar dengan benar. Menindaklanjuti Pertemuan Koordinasi (Coddiantion Meeting) yang diadakan antara Kementerian Pariwisata dan Agen Perjalanan Daring (OTAs), termasuk Airbnb, pada bulan Oktober, pedoman yang diperbarui telah dikeluarkan minggu ini.
Menteri Pariwisata Indonesia, Widiyanti Wardhana, berbagi, “Legalitas bisnis bukan sekadar formalitas administratif. Izin melalui sistem OSS adalah prasyarat bagi akomodasi pariwisata untuk memenuhi standar keselamatan, profesionalisme, dan fiskal, yang secara langsung memengaruhi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan penerimaan pajak pemerintah pusat.”
Kementerian Pariwisata menegaskan kembali bahwa dalam mengelola industri pariwisata, pemerintah terus mengutamakan kolaborasi, bukan pembatasan, untuk menciptakan industri pariwisata yang inklusif, berkualitas tinggi, dan bersaing secara global.
Wisatawan yang bepergian ke Bali dapat dengan yakin melakukan pemesanan akomodasi melalui Airbnb dan platform akomodasi online lainnya. Airbnb telah hadir di Bali selama lebih dari satu dekade, dan perusahaan tersebut tahun ini berkolaborasi dengan UNESCO untuk membantu mempromosikan budaya Bali kepada para pelancong dan wisatawan.
Pada September lalu, Airbnb dan UNESCO meluncurkan “Bali Cultural Guidebook” untuk mendukung wisatawan selama perjalanan mereka dan membantu mereka menjelajahi destinasi budaya yang kurang banyak dikunjungi.
Berbicara pada peluncuran inisiatif tersebut, Mich Goh, Direktur Kebijakan Publik untuk Airbnb Asia Pasifik, berpendapat, “Di Airbnb, kami percaya bahwa perjalanan menjadi lebih bermakna ketika kita bisa menciptakan koneksi yang tulus, tidak hanya dengan tempat tetapi juga dengan orang-orang dan budaya.”
Panduan tersebut dibuat setelah pemetaan budaya yang intensif yang dilakukan UNESCO pada paruh kedua 2024.
Penyelidikan, riset, dan pemetaan mendokumentasikan segala hal mulai dari masakan lokal dan seni serta kerajinan hingga tradisi hidup dan situs bersejarah di lima wilayah Bali yang paling menarik bagi wisatawan: Kabupaten Badung, Kabupaten Bangli, Kabupaten Buleleng, Kabupaten Gianyar, dan Kabupaten Tabanan.
Ini bukan kali pertama Gubernur Bali Wayan Koster mengancam untuk melarang Airbnb. Sementara misi pemerintah provinsi untuk memberantas bisnis yang beroperasi secara ilegal, terutama yang berada di sektor pariwisata, akan terus berlanjut, para wisatawan harus memilih akomodasi yang tepat bagi mereka.
Terlepas dari penindasan saat ini di Bali, sangat disarankan para wisatawan untuk memesan akomodasi setelah mereka memiliki polis asuransi perjalanan.
