Inti etisnya telah digantikan oleh sandiwara politik murah, penyalahgunaan kekuasaan, dan simbolisme kosong, sebuah pengkhianatan sinis terhadap prinsip-prinsip yang pernah menjadi landasan kepemimpinan di kepulauan itu. Jurang antara keyakinan dan praktik semakin nyata.
D. Nicky Fahrizal, peneliti di departemen politik dan perubahan sosial di Pusat Studi Strategis dan Internasional (CSIS), mengatakan tradisi spiritual Jawa dalam politik kontemporer sering menghasilkan sebuah sistem di mana loyalitas lebih diutamakan daripada kompetensi.
“Salah satu ajaran yang paling penting adalah menghindari bersikap sewenang-wenang atau sombong, dan menjadi kaya tanpa kekayaan,” kata Nicky. “Namun banyak orang lupa bahwa dalam mitologi Jawa, kekuasaan tidak kekal, itu adalah sebuah amanah. Ketika para pemimpin menjadi terobsesi untuk mempertahankan kekuasaan, keputusan mereka sering keliru. Tidak semua kekuasaan dimaksudkan untuk diwariskan kepada anak-anaknya.”
Budaya Jawa, tambahnya, menekankan moderasi dan pengendalian diri.
“Orang-orang diajarkan untuk hanya mengambil apa yang mereka perlukan dari alam, untuk menghindari kelebihan. Kebijakan yang terlalu berorientasi pada pembangunan mengganggu keseimbangan segitiga antara manusia, alam, dan yang Ilahi. Ketika alam rusak, bencana mengikuti, dan orang biasa yang menderita,” kata Nicky dalam sebuah wawancara pada akhir November.
Imam Mubarok, ketua Dewan Seni dan Budaya Kediri, menelusuri kecemasan politik yang mendalam ini ke dalam sebuah teks Jawa kuno, Kalingga Dharmasastra. Naskah itu konon memperingatkan bahwa setiap pemimpin yang menyimpan niat korup yang memasuki Kediri, sebuah kota di Jawa Timur, akan “jatuh”, hilangnya kekuasaan mereka pada akhirnya diprediksi oleh gangguan gaib.
