Proyek ini diposisikan untuk membantu mengatasi masalah kemacetan di pulau ini dan minimnya opsi transportasi publik. Meskipun upacara groundbreaking proyek ini telah dilakukan lebih dari setahun yang lalu, kemajuan pembangunan semakin lambat.
Jaringan Kereta Api Perkotaan Bali telah menjadi salah satu proyek pembangunan yang paling kontroversial di Bali dalam beberapa tahun terakhir. Bersamaan dengan Bandara Internasional Bali Utara, proyek ini berpotensi secara penuh mengubah wajah pulau tersebut, membawa manfaat transportasi bagi komunitas lokal maupun lebih dari 7 juta turis internasional yang mengunjungi pulau ini setiap tahun. Namun, proyek ini juga telah menarik sejumlah kritik.
Mereka yang menentang pembangunan mengangkat kekhawatiran mengenai dampak lingkungan dari mega-infrastruktur yang diperlukan untuk menciptakan jaringan kereta api seperti itu, serta biayanya. Perkiraan awal menyatakan bahwa tiket untuk Bali Urban Railway Network setidaknya akan menelan biaya USD 40.
Semua ini ditambah fakta bahwa proyek ini menawarkan solusi jangka panjang dengan mengorbankan kekacauan jangka pendek. Membangun proyek ini melintasi bagian tengah-selatan Bali akan menimbulkan masalah kemacetan yang lebih parah dalam jangka pendek maupun menengah, dan tim konstruksi bekerja di atas maupun di bawah tanah untuk membangun rel kereta, stasiun, dan infrastruktur pendukung lainnya.
Data dari Badan Pusat Statistik Bali (BPS) pada 2024 mencatat sekitar 3,5 juta kendaraan yang beroperasi di 3.118 kilometer jalan di pulau itu. Ini tentu meningkat pada 2025 dan pasti akan naik lagi pada 2026.
Di daerah wisata tersibuk pulau ini seperti Sunset Road di Kuta dan pusat Canggu, kecepatan kendaraan saat jam sibuk bahkan turun secepat sepeda santai, berkisar antara 15–40 km/jam pada kondisi terbaik.
Dari semua kekhawatiran yang disebutkan di atas, masalah utama yang diangkat pemangku kepentingan di Bali saat ini adalah kemajuan proyek yang sangat lambat. Meskipun upacara groundbreaking berlangsung pada September 2024, jelas bahwa kemajuan yang terlihat pada jaringan kereta api sangat sedikit.
Proyek ini adalah hasil kerja sama antara PT Sarana Bali Dwipa Jaya (SBDJ), sebuah Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) milik Pemerintah Provinsi Bali, dan PT Bumi Indah Permai (BIP). Inisiatif ini sempat direncanakan didanai oleh investor besar dari China maupun Korea Selatan; namun, ada kekhawatiran bahwa inilah penyebab proyek terhenti. Bali Urban Railway Network pada awalnya dilaporkan menelan biaya USD 20 miliar.
Ada spekulasi di antara pemangku kepentingan lokal bahwa proyek ini kini sedang menjalani desain ulang. Politisi lokal telah berbicara kepada wartawan mengenai lingkup untuk mengubah proyek dari konsep desain teknologi awal, beralih dari Light Rail Transit (LRT) menjadi Autonomous Rail Transit (ART).
Bali Senator Nyoman Suyasa kepada wartawan berkata, “Informasi yang saya miliki masih mengenai LRT. Sekarang, muncul kabar bahwa proyek tersebut telah berubah menjadi ART dan ada perubahan investor. Dewan belum menerima laporan resmi.”
Bali-based public policy academic Dr. Efatha Filomeno Borromeu Duarte told reporters of his concerns that the project has ground to a halt at such an early stage.
He noted, “This shows a serious gap between policy and technical implementation. Groundbreaking has taken place, but actual construction has not progressed significantly.”
Adding “Reliance on private funding always carries the risk of delays if the consortium is not operationally solid.”
Tidak ada pembaruan dari PT Sarana Bali Dwipa Jaya (SBDJ), sebuah Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) milik Pemerintah Provinsi Bali, maupun PT Bumi Indah Permai (BIP) dalam beberapa bulan terakhir, meskipun fase pertama direncanakan selesai pada 2028. Proyek ini direncanakan beroperasi sepenuhnya pada 2031 paling cepat.
Jaringan Kereta Api Perkotaan Bali direncanakan dibangun dalam empat fase, fase pertama direncanakan menghubungkan Bandara I Gusti Ngurah Rai Bali dengan Kuta, Seminyak, Berawa di Canggu, dan Cemagi, serta Jimbaran dan Nusa Dua.
