Bali telah mengonfirmasi bahwa telah memasang tiga sistem peringatan dini tsunami baru untuk membantu melindungi komunitas dan wisatawan dari bencana alam.
Sudah ada perangkat peringatan tsunami yang terpasang di daerah Bali yang paling populer dan berisiko, termasuk Pantai Seminyak.
Ketiga perangkat baru telah dipasang sebagai bagian dari program Indonesia Disaster Resilience Initiatives Project (IDRIP), yang bertujuan untuk mengurangi dampak dan meningkatkan kesiapsiagaan komunitas terhadap tsunami potensial di sekitar negara ini. Sebagai negara kepulauan yang berada dalam Lingkaran Api Pasifik, Indonesia secara konstan mengalami aktivitas seismik, yang berisiko memicu tsunami.
Berbicara kepada wartawan, Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Jembrana, I Putu Agus Artana Putra menjelaskan bahwa uji sirene telah dilakukan di tiga lokasi minggu ini. Tiga desa tempat sirene dipasang adalah Desa Penyaringan, Desa Yeh Kuning, dan Desa Pengambengan.
Meskipun Kabupaten Jembrana adalah salah satu wilayah Bali yang kurang dikunjungi, desa-desa tempat sirene tsunami dipasang juga kebetulan semakin menarik minat wisatawan. Saat wilayah selatan Bali pusat menjadi lebih sibuk, para wisatawan dan pelancong secara bertahap bergerak sepanjang pantai barat pulau ini untuk mencari pantai yang kurang ramai.
Putra memberi keterangan kepada wartawan, “Sirene-sirene ini adalah bagian dari program IDRIP, inisiatif kolaboratif antara Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan Bank Dunia. Mereka telah dipasang di tiga desa.”
Dia mengonfirmasi bahwa, setelah pengujian dan pemantauan, semua sirene peringatan dini tsunami berfungsi dengan baik dan andal.
Semua sirene juga telah dipastikan diaktifkan baik dari jarak jauh oleh BNPB Jakarta maupun secara manual. Putra menambahkan, “Syukur kepada Tuhan, semuanya berfungsi dengan baik.”
Berita bahwa Bali telah meluncurkan lebih banyak sistem peringatan dini tsunami muncul tepat ketika Geofisika dari Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Bali telah berbicara kepada wartawan mengenai peningkatan risiko gempa megathrust dan menyuarakan kekhawatiran terhadap rencana pembangunan Terminal LNG (Liquified Natural Gas) Floating Storage Regasification Unit (FSRU) di perairan sekitar Pulau Serangan, dekat Sanur.
Berbicara kepada wartawan, petugas Geofisika BMKG Soekarno Saputra menjelaskan bahwa, berdasarkan studi 2017 oleh Pusat Gempa Nasional, Bali memiliki potensi untuk mengalami gempa besar akibat konvergensi lempeng Indo-Australia dan Eurasia di bagian selatan pulau.
Saputra berbagi, “Jika kita melihat potensi tsunami di wilayah Bali, karena zona subduksi terletak di selatan dan berada di laut, hal itu bisa menimbulkan tsunami. Dengan magnitudo 8,5, wilayah Serangan dan Sanur bisa menghadapi tsunami dengan tinggi gelombang sekitar 6 hingga 10 meter.”
Dengan hal ini diingat, Saputra menekankan bahwa pembangunan apapun di perairan pantai Bali memerlukan kajian ilmiah dan penilaian terhadap potensi risiko.
Ia menambahkan, “Setidaknya, setiap pembangunan di daerah yang rawan gempa harus mendapat masukan luas dari para ahli, sehingga jika sesuatu terjadi, risikonya dapat diminimalkan.”
Berdasarkan pemetaan seismik yang disusun oleh BMKG, wilayah selatan Bali memiliki potensi gempa megathrust dengan magnitudo hingga 8,5. Jika hal ini terjadi, hampir pasti akan memicu tsunami dengan kecepatan gelombang mencapai 500–600 km per jam.
Seperti yang ditunjukkan dalam simulasi BMKG, gelombang tsunami dari gempa megathrust di lepas pantai selatan Bali bisa mencapai Serangan dan Sanur dalam sekitar 27 menit, memberikan waktu evakuasi “golden time” sekitar 13–14 menit.
Hal ini sering disebut lebih pendek jika gempa seperti itu terjadi di lepas pantai Legian, Seminyak, atau Canggu.
Untuk membantu mengurangi risiko ini, Serangan memiliki Situs Evakuasi Sementara Tsunami (TES) setinggi 12 meter, dan secara teratur melakukan simulasi evakuasi bagi penduduk dan pelajar.
Ada juga Tempat Perlindungan Tsunami di Seminyak. Wisatawan yang tiba di Bali sebaiknya menanyakan kepada penyelenggara akomodasi mereka mengenai protokol yang harus diikuti jika terjadi tsunami, gempa bumi, atau bencana alam lainnya.
